Ekonomi Koperasi Bab 1 - 3

BAB I

                              Konsep , Aliran & Sejarah Koperasi

1 . Konsep Koperasi

• Konsep Koperasi Barat .

   Koperasi merupakan  organisasi swasta, yang dibentuk secara sukarela oleh orang-orang yang mempunyai persamaan kepentingan, dengan maksud mengurusi kepentingan para anggotanya serta menciptakan keuntungan timbal balik bagi anggota koperasi  maupun perusahaan koperasi.

• Konsep Koperasi Sosialis .

   Koperasi direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah dan dibentuk dengan tujuan merasionalkan produksi, untuk menunjang perencanaan nasional .Menurut konsep ini, koperasi tidak berdiri sendiri tetapi merupakan subsistem dari sistem sosialisme untuk mencapai tujuan-tujuan sistem sosialis-komunis .

• Konsep Koperasi Berkembang .

  Koperasi sudah berkembang dengan ciri tersendiri , yaitu dominasi campur tangan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangannya .

       
( Sriyanto , 2008 )


    2 . Latar Belakang  Timbulnya Aliran Koperasi

•     Keterkaitan ideologi , Sistem perekonomian dan Aliran   Koperasi.                                                                                                                              
  
     Keterkaitan ideologi , Sistem perekonomian dan Aliran Koperasi       adalah saling menjiwai .
  
  
  •         Aliran Koperasi .
  
  
  1.         Aliran Yardstick .
  2.         Aliran Sosialis .
  3.         Aliran Persemakmuran ( Commonwealth ) .
     
     1 . Aliran Yardstick .                 
     
     
     • Dijumpai pada negara-negara yang berideologi kapitalis atau yang menganut perekonomian Liberal .
     • Koperasi dapat menjadi kekuatan untuk mengimbangi, menetralisasikan dan mengoreksi .
     • Pemerintah tidak melakukan campur tangan terhadap jatuh bangunnya koperasi di tengah-tengah masyarakat. Maju tidaknya koperasi terletak di tangan anggota koperasi sendiri .
     • Pengaruh aliran ini sangat kuat, terutama dinegara-negara barat dimana industri berkembang dg pesat. Spt di AS, Perancis, Swedia, Denmark, Jerman, Belanda dll.

                             
2 . Aliran Sosialis .

• Koperasi dipandang sebagai alat yang paling efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, disamping itu menyatukan rakyat lebih mudah melalui organisasi koperasi.
• Pengaruh aliran ini banyak dijumpai di negara-negara Eropa Timur dan Rusia.
                  
3 . Aliran Persemakmuran ( Commonwealth ) .

•   Koperasi sebagai alat yang efisien dan efektif dalam meningkatkan   kualitas ekonomi masyarakat.
• Koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat berkedudukan strategis dan memegang peranan utama dalam struktur perekonomian masyarakat
• Hubungan Pemerintah dengan gerakan koperasi bersifat “Kemitraan (partnership)”, dimana pemerintah bertanggung jawab dan berupaya agar iklim pertumbuhan koperasi tercipta dengan baik.

               3 . Sejarah Perkembangan Koperasi

•         Sejarah Lahirnya Koperasi .
  

Charles Fourier (1772-1837) menyusun suatu gagasan untuk memperbaiki hidup masyarakat dengan fakanteres, suatu perkumpulan yang terdiri dari 300 sampai 400 keluarga yang bersifat komunal. Fakanteres dibangun di atas tanah seluas lebih kurang 3 mil yang akan digunakan sebagai tempat tinggal bersama, dan dikelilingi oleh tanah pertanian seluas lebih kurang 150 hektar. Di dalamnya terdapat juga usaha-usaha kerajinan dan usaha lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pengurus perkampungan ini dipilih dari para anggotanya. Cita-cita Fourier tidak berhasil dilaksanakan karena pengaruh liberalisme yang sangat besar pada waktu itu. 

Koperasi modern yang berkembang dewasa ini lahir pertama kali di Inggris, yaitu di Kota Rochdale pada tahun 1844. Koperasi timbul pada masa perkembangan kapitalisme sebagai akibat revolusi industri. Pada awalnya, Koperasi Rochdale berdiri dengan usaha penyediaan barang-barang konsumsi untuk keperluan sehari-hari. Akan tetapi seiring dengan terjadinya pemupukan modal koperasi, koperasi mulai merintis untuk memproduksi sendiri barang yang akan dijual.

Sejarah koperasi di Indonesia

                  Sejarah singkat gerakan koperasi bermula pada abad ke-20 yang pada umumnya merupakan hasil dari usaha yang tidak spontan dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang sangat kaya.   Koperasi tumbuh dari kalangan rakyat, ketika penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme semakin memuncak. Beberapa orang yang penghidupannya sederhana dengan kemampuan ekonomi terbatas, terdorong oleh penderitaan dan beban ekonomi yang sama, secara spontan mempersatukan diri untuk menolong dirinya sendiri dan manusia sesamanya.

•         Sejarah Perkembangan Koperasi di Indonesia .

1895 di Leuwiliang didirikan pertama kali koperasi di Indonesia (Sukoco, “Seratus Tahun Koperasi di Indonesia”). Raden Ngabei Ariawiriaatmadja, Patih Purwokerto dkk mendirikan Bank Simpan Pinjam untuk menolong teman sejawatnya para pegawai negeri pribumi melepaskan diri dari cengkeraman pelepas uang.

Bank Simpan Pinjam tersebut, semacam Bank Tabungan jika dipakai istilah UU No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, diberi nama “De Poerwokertosche Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Hoofden” = Bank Simpan Pinjam para ‘priyayi’ Purwokerto.
Atau dalam bahasa Inggris “the Purwokerto Mutual Loan and Saving Bank for Native Civil Servants” .

         •1920 diadakan Cooperative Commissie yang diketuai oleh Dr. JH. Boeke sebagai Adviseur voor Volks-credietwezen.  Komisi ini diberi tugas untuk menyelidiki apakah koperasi bermanfaat di Indonesia.•12 Juli 1947, diselenggarakan kongres gerakan koperasi se Jawa yang pertama di Tasikmalaya  .•1960 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 140 tentang Penyaluran Bahan Pokok dan menugaskan koperasi sebagai pelaksananya.

•1961, diselenggarakan Musyawarah Nasional Koperasi I (Munaskop I) di Surabaya untuk melaksanakan prinsip Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin . •1965, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 14 th 1965, dimana prinsip NASAKOM (Nasionalis, Sosialis dan Komunis) diterapkan di Koperasi. Tahun ini juga dilaksanakan Munaskop II di Jakarta .
•1967 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 12 tahun 1967  tentang Pokok Pokok Perkoperasian disempurnakan  dan diganti dengan UU no. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian .
•Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1995 tentang kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Koperasi .

                         BAB II

 Pengertian & Prinsip prinsip Koperasi .


 1 . Pengertian Koperasi .       

Secara harfiah Koperasi berasal dari bahasa Inggris Coperation terdiri dari dua suku kata :
- Co yang berarti bersama .
- Operation yang berarti bekerjaJadi koperasi berarti bekerja sama, sehingga setiap bentuk kerja sama dapat disebut
koperasi .

                A  Pengertian – pengertian pokok tentang Koperasi :

•          Merupakan perkumpulan orang orang termasuk badan hukum yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama.
•          Menggabungkan diri secara sukarela menjadi anggota dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai pencerminan demokrasi dalam ekonomi.
•          Kerugian dan keuntungan ditanggung dan dinikmati bersama secara adil.
•          Pengawasan dilakukan oleh anggota.
•          Mempunyai sifat saling tolong menolong.
•          Membayar sejumlah uang sebagai simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai syarat menjadi anggota.
     
  B . Berikut ini definisi – definisi mengenai Koperasi :
  
  
• ·         Definisi ILO (Intenational Labour Office)

….“Cooperative defined as an association of person usually of limited means, who are voluntarily joined together to achieve a common economic end through the formation of a democratically controlled business organization, making equitable contribution to the capital required and accepting a fair share of the risk and benefits of the undertaking”

Koperasi didefinisikan sebagai sekumpulan orang (biasanya terbatas), yang secara sukarela bergabung bersama untuk mencapai suatu tujuan ekonomi bersama melalui pembentukan organisasi usaha yang dikendalikan secara demokratis, memberikan kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan dan menerima keuntungan secara adil dari resiko dan manfaat dari kegiatan tersebut.

1.         Definisi di atas terdiri dari unsur unsur berikut :
   
2.         Kumpulan orang orang
3.         Bersifat sukarela
4.         Mempunyai tujuan ekonomi bersama
5.         Organisasi usaha yang dikendalikan secara demokratis
6.         Kontribusi modal yang adil
7.        Menanggung kerugian bersama dan menerima keuntungan secara adil.
   
   •          Definisi Uu No. 25 / 1992
   
   Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.
   Berdasarkan batasan koperasi ini, koperasi Indonesia mengandung 5 unsur sebagai berikut:

•          Koperasi adalah badan usaha (business enterprise)

                    Sebagai badan usaha, maka koperasi harus memperoleh    laba. Laba merupakan elemen kunci dalam suatu sistem usaha bisnis, di mana sistem itu akan gagal bekerja tanpa memperoleh laba.

•          Koperasi adalah kumpulan orang-orang dan atau badan-badan hukum koperasi

                   Ini berarti bahwa, koperasi Indonesia bukan kumpulan modal. Dalam hai ini, UU No. 25 tahun 1992 memberikan jumlah minimal orang-orang (anggota) yang ingin membentuk organisasi koperasi (minimal 20 orang), untuk koperasi primer dan 3 badan hukum koperasi untuk koperasi sekunder. Syarat lain yang harus dipenuhi ialah bahwa anggota-anggota tersebut mempunyai kepentingan ekonomi yang sama.

•          Koperasi Indonesia adalah koperasi yang bekerja berdasarkan “prinsip-prinsip koperasi”

Prinsip koperasi pada dasarnya merupakan jati diri koperasi.

•          Koperasi Indonesia adalah “gerakan ekonomi rakyat”

Koperasi Indonesia merupakan bagian dari sistem perekonomian nasional. Kegiatan usaha koperasi tidak semata-mata hanya ditujukan kepada anggota, tetapi juga kepada masyarakat umum.

•          Koperasi Indonesia “berazaskan kekeluargaan”

Dengan azas ini, keputusan yang berkaitan dengan usaha dan organisasi dilandasi dengan jiwa kekeluargaan. Segala keputusan yang diambil seyogyanya berdasarkan musyawarah dan mufakat. Inti dari azas kekeluargaan yang dimaksud adalah adanya rasa keadilan dan cinta kasih dalam setiap aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan berkoperasi.

2 . Tujuan Koperasi .

               Tujuan utama koperasi adalah mewujudkan masyarakat adil
makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.
Dalam BAB II Pasal 3 Undang – undang RI No. 25 Tahun 1992, menyatakan bahwa koperasi bertujuan untuk:
“Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945”.
Menurut Bang Hatta, tujuan koperasi bukanlah mencari laba yang sebesar-besarnya, melainkan melayani kebutuhan bersama dan wadah partisipasi pelaku ekonomi skala kecil.

3 . Prinsip - prinsip Koperasi .

•Prinsip Munkner

•Prinsip Rochdale

•Prinsip Raiffeisen

•Prinsip Herman Schulze

•Prinsip ICA (International Cooperative Allience)

•Prinsip Koperasi Indonesia versi UU No. 12 tahun 1967

•Prinsip Koperasi Indonesia versi UU No. 25/1992

PRINSIP-PRINSIP MUNKNER

•Keanggotaan bersifat sukarela

•Keanggotaan terbuka

•Pengembangan anggota

•Identitas sebagai pemilik dan pelanggan

•Manajemen dan pengawasan dilaksanakan scr demokratis

•Koperasi sbg kumpulan orang-orang

•Modal yang berkaitan dg aspek sosial tidak dibagi

•Efisiensi ekonomi dari perusahaan  koperasi

•Perkumpulan dengan sukarela

•Kebebasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan tujuan

•Pendistribusian yang adil dan merata akan hasil-hasil ekonomi

          PRINSIP ROCHDALE

•Pengawasan secara demokratis

•Keanggotaan yang terbuka

•Bunga atas modal dibatasi

•Penjualan sepenuhnya dengan tunai

•Barang-barang yang dijual harus asli dan tidak yang dipalsukan

          PRINSIP RAIFFEISEN

•Swadaya

•Daerah kerja terbatas

•SHU untuk cadangan

•Tanggung jawab anggota tidak terbatas

•Pengurus bekerja atas dasar kesukarelaan

•Usaha hanya kepada anggota

•Keanggotaan atas dasar watak, bukan uang                                                         

 PRINSIP HERMAN SCHULZE

•Daerah kerja tak terbatas

•SHU untuk cadangan dan untuk dibagikan kepada anggota

•Tanggung jawab anggota terbatas

•Pengurus bekerja dengan mendapat imbalan

•Usaha tidak terbatas tidak hanya untuk anggota

          PRINSIP ICA

•Keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan

•Kepemimpinan yang demokratis atas dasar satu orang satu suara

•Modal menerima bunga yang terbatas (bila ada)

•SHU dibagi 3 : cadangan, masyarakat, ke anggota sesuai dengan jasa

•Semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus menerus

 PRINSIP / SENDI KOPERASI MENURUT UU NO. 12/1967

•Sifat keanggotaan sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia

•Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi  sebagai pemimpin demokrasi

•Pembagian SHU diatur menurut jasa masing-masing anggota

•Adanya pembatasan bunga atas modal

•Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat

•Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka

                      BAB III
      
        Organisasi & Manajemen .

1 . Bentuk Organisasi

Hanel :

o       Suatu sistem sosial ekonomi atau sosial tehnik yang terbuka dan berorientasi pada tujuan

o       Sub sistem koperasi:

individu (pemilik dan konsumen akhir)

Pengusaha Perorangan/kelompok ( pemasok / supplier)

Badan Usaha yang melayani anggota dan masyarakat

Ropke :

·         Identifikasi Ciri Khusus

·         Kumpulan sejumlah individu dengan tujuan yang sama (kelompok koperasi)

·         Kelompok usaha untuk perbaikan kondisi sosial ekonomi (swadaya kelompok koperasi)

·         Pemanfaatan koperasi secara bersama oleh anggota (perusahaan koperasi)

·         Koperasi bertugas untuk menunjang kebutuhan para anggotanya (penyediaan barang dan jasa)

·         Sub sistem :  Anggota Koperasi

                     Badan Usaha Koperasi

Organisasi Koperasi

Di Indonesia :

§         Bentuk : Rapat Anggota, Pengurus, Pengelola dan Pengawas

§         Rapat Anggota,

§         Wadah anggota untuk mengambil keputusan

§         Pemegang Kekuasaan Tertinggi

§         Penetapan Anggaran Dasar

§         Kebijaksanaan Umum (manajemen, organisasi & usaha koperasi)

§         Pemilihan, pengangkatan & pemberhentian pengurus

§         Rencana Kerja, Rencana Budget dan Pendapatan serta pengesahan Laporan Keuangan

§         Pengesahan pertanggung jawaban

§         Pembagian SHU

§         Penggabungan, pendirian dan peleburan

       2 . Hirarki Tanggung Jawab

       Pengurus

               Pengurus adalah anggota koperasi yang memperoleh kepercayaan dari rapat anggota untuk memimpim organisasi dan usaha koperasi untuk suatu periode tertentu.

         Penguruslah yang akan menentukan apakah program-program kerja yang telah di sepakati oleh rapat anggota benar-benar dapat di jalankan dan pengurus pula yang akan menentukan apakah koperasi dapat di terima sebagai rekan usaha yang terpercaya dalam lingkungan dunia usaha. Dengan pengertian seperti itulah maka tidak sembarang anggota koperasi dapat di pilih menjadi pengurus.

         Pasal 29 ayat 2 UU No. 25 Tahun 1992 menyebutkan “ Pengurus merupakan    pemegang kuasa rapat Anggota.

         Pasal 30 memerinci weweang dan tanggung jawab ( tugas) pengurus

 Tugas

-          Mengelola koperasi dan usahanya

-          Mengajukan rancangan Rencana kerja, budget dan belanja koperasi

-          Menyelenggaran Rapat Anggota

-          Mengajukan laporan keuangan & pertanggung jawaban

-          Maintenance daftar anggota dan pengurus

-          Wewenang

-          Mewakili koperasi di dalam & luar pengadilan

-          Meningkatkan peran koperasi.

Wewenang Pengurus

         -   Mewakili Koperasi di dalam maupun diluar pengadilan.

   -     Memutuskan penerimaan atau penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.

   -    Melakukan tindakan dan uapaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi.

         Ket :  Apabila Koperasi belum bisa mengangkat ‘Manajer’ maka perlu dibentuk Pengurus Harian yang dipili dari pengurus lengkap / pleno yang bertanggung jawab khusus meleksanakan tugas operasional sekaligus wakil pengurus lengkap. Pengurus Harian terdiri dari : Ketua, Sekretaris, Bendahara.

         Pasal 32 ayat 1 UU No 25 Tahun 1992 disebutkan :

         “ Pengurus Koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha. “

         Pengelola ini disebut dengan ‘Manajer’. Rencana pengangkatan harus diajukan dan mendapat persetujuan Rapat Anggota dan pengangkatan harus disertai Dasar Hukum.

       Pengawas

               Banyak cara yang dapat di tempuh untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan organisasi dan usaha koperasi. Salah satunya yaitu dengan cara membentuk lembaga pengawas yang bertugas melakukan pengawasan terhadap jalannya organisasi dan usaha koperasi juga berwenang untuk meneliti catatan yang ada dan mendapatkan segala keterangan yang di prlukan.

               Kebutuhan akan lembaga pengawas pada setiap koperasi tergantung pada ukuran koperasi yang bersangkutan. Tetapi memang harus di akui kehadiran sebuah lembaga yang secara khusus bertugas mengawasi pengurus, kemungkinan di lakukannya pengawasan secara lebih sistematik dan terlembaga terhadap berbagai aspek kegiatan pengurus.

     Pengelola

              Pengelola ( Manajer ) koperasi adalah mereka yang diangkat dan diperhentikan oleh pengurus untuk mengembangkan koperasi secara efisien dan profesional. Kedudukan pengelola adalah sebagai karyawan / pegawai yang diberi kuasa dan weweang oleh pengurus.

         Tugas dan tanggung jawan pengelola :

      -  Membantu memberikan usulan kepada pengurus dalam menyusun perencanaan.

      -  Merumuskan pola pelaksanaan kebijaksanaan pengurus secara efektif dan efisien.

      -  Membantu pegurus dalam menyusun uraian tugas bawahannya.

      -  Menentukan standart kualifikasi dalam pemilihan dan promosi pegawai

       3 . Pola Manajemen .

1)      Menggunakan gaya manajemen yang partisipatif

2)      Terdapat pola job description pada setiap unsur dalam koperasi

3)      Setiap unsur memiliki ruang lingkup keputusan yang berbeda (decision area)

4)      Seluruh unsur memiliki ruang lingkup keputusan yang sama (shared decision areas) 

            Koperasi seperti halnya organisasi yang lain membutuhkan pola manajemen yang baik agar tujuan koperasi tercapai dengan efisien.

            Hal yang membedakan manajemen koperasi dengan manajemen umum adalah terletak pada unsur-unsur manajemen koperasi yaitu rapat anggota, pengurus, dan

            pengawas. Adapun tugas masing-masing dapat diperinci sebagai berikut : Rapat

            anggota bertugas untuk menetapkan anggaran dasar, membuat kebijaksanaan umum,

            mengangkat/memberhentikan pengurus dan pengawas. Pengurus koperasi bertugas

            memimpin koperasi dan usaha koperasi sedangkan Pengawas tugasnya mengawasi

            jalannya koperasi.

Referensi :
- https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:efMl6pqPo7gJ:ahim.staff.gunadarma.ac.id
- http://www.docstoc.com/docs/103404377/BAB-II-PENGERTIAN-DAN-PRINSIP-PRINSIP-KOPERASI
- http://arfah-sitiarfah.blogspot.com/2010/11/ekonomi-koperasi-3.html